Jun 10

Pemprov Bengkulu Terima Penghargaan dari KPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu meraih apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas capaian sebagai pemerintah daerah dengan Kenaikan Penerimaan Pajak Tertinggi Tahun 2021.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, penghargaan ini diraih sebagai bentuk komitmen Pemprov Bengkulu melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, yang terdokumentasi perkembangannya melalui Monitoring Center for Prevention (MCP).
MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. memang ada beberapa inovasi yang dijalankan Samsat Provinsi Bengkulu, salah satunya berupa keringanan dan pemutihan pajak kendaraan.
Kemudian ada inovasi lain, pembayaran pajak online dan lainnya, sehingga pendapatan pajak meningkat,” jelas Gubernur Rohidin usai membuka Rapat Koordinasi Pemberantasan Koruspi di Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu sekaligus Mengukuhkan Forum Penyuluh Anti Korupsi (FPAK) Provinsi Bengkulu, di Hotel Mercure Bengkulu, Kamis (09/06).
Gubernur ke-10 Bengkulu ini, di tahun 2021 capaian MCP Provinsi Bengkulu berada pada angka 81 persen dan berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 71 persen.
Dengan progres keberhasilannya, wilayah Bengkulu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 86 persen, pengadaan barang dan jasa sebesar 85 persen, perizinan 85 persen, pengawasan APIP 66 persen, manajemen ASN sebesar 92 persen, optimalisasi pajak daerah 76 persen dan manajemen aset daerah sebesar 75 persen.Memang progresnya alhamdulillah meningkat cukup baik, namun tentu ini perlu mendapat dukungan semua pihak, agar kerja upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini bisa berjalan efektif,” imbuhnya.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Yudhiawan, bersama BPKP dan instansi teknis terkait, pihaknya telah melakukan identifikasi terhadap titik rawan korupsi. Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP,  manajemen ASN, optimalisasi PAD, manajemen aset daerah serta tata kelola keuangan desa.
“Delapan identifikasi titik rawan korupsi tersebut mari untuk kita sama-sama lakukan upaya pencegahan. Sehingga makin minimnya tindak korupsi, maka kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi dan kesuksesan pembangunan daerah bisa makin meningkat,” ujarnya.
Sementara itu dalam kesempatan tersebut sebagian besar kabupaten-kota di provinsi Bengkulu juga mendapat apresiasi dari KPK RI. Diantaranya Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemda atas perolehan MCP tertinggi tahun 2021 dengan nilai 82,71 poin dan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah dengan Kenaikan MCP sebesar 36,84 poin.
Selanjutnya apresiasi KPK RI kepada Kabupaten Kaur atas penerbitan sertifikat tanah Pemda terbanyak tahun 2021 yaitu 102 sertifikat. Kabupaten Rejang Lebong atas ratio sertifikasi tanah Pemda tertinggi tahun 2021 sebanyak 622 sertifikat dan penerbitan PSU terbanyak 2021.
Kemudian Kota Bengkulu atas realisasi penagihan piutang pajak terbesar tahun 2021 dengan angka 7,169 milyar rupiah lebih. Lalu Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pemda dengan nilai tunggakan pajak terendah 2021 serta Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai Pemda atas SPI tertinggi 2021 dengan nilai 76,10 point. D|Rlb-117
Feb 25

Penyelesaian TGR Melalui SKK Efektif

Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong mengaku bahwa penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dinilai efektif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Rejang, Drs Zulkarnain Harapan S Sos MM.
Kami sangat terbantu dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam membantu kami menyelesaikan TGR yang menjadi temuan BPK. Dimana pelibatan JPN melalui SKK dari Bupati kepada Kejaksaan Negeri,” ujar Zulkarnain kepada wartawan, Kamis (23/12).

Menurut Zulkarnain, bahwa ini terbukti dari TGR sebesar Rp 1,2 Miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemkab Rejang Lebong tahun 2020 oleh BPK RI sudah tuntas dilakukan.
“Sangat efektif, adanya pelibatan JPN dalam membantu menyelesaikan TGR,” sampainya.

Sementara itu, lanjut Zulkarnain bahwa Pemkab Rejang Lebong dan Kejari Rejang Lebong melakukan penandatanganan Master of Understanding (MoU) terkait penanganan dan pendampingan hukum. Dimana Kejari berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum pada Pemkab Rejang Lebong.
“Sebelumnya, juga sudah ada MoU antara Pemkab Rejang Lebong dan Kejari. Salah satu poinnya juga membantu Pemkab Rejang Lebong guna menyelesaikan TGR.

Diberitakan sebelumnya, bahwa temuan yang menjadi TGR Pemkab Rejang Lebong telah selesai pada Oktober 2021. Dimana TGR dengan jumlah total keseluruhan tersebut berasal dari kurang lebih 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Untuk TGR Rp 1,2 Miliar yang merupakan total dari kurang 7 OPD sudah tuntas dan selesai serta telah dikembalikan ke kas daerah. TGR itu telah diselesaikan pada Oktober lalu, artinya TGR Pemkab Rejang Lebong terhadap LHP BPK tahun 2020 sudah clear.

Feb 22

Penyerahan Laporan Keuangan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaraan Tahun 2021

Bupati Rejang Lebong Drs.Syamsul Effendi, MM Bersama Ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen.SH dan di dampingi Sekretaris Daerah Rejang Lebong Yusran fauzi.ST Serta Kepala BPKAD, Inspektur Inspektorat Rejang Lebong dan Sekwan Rejang Lebong Ikut hadir di BPK RI Perwakilan Bengkulu dalam rangka Menyerahkan LKPD Unaudited TA. 2021 yang bertempat langsung di lantai II Ruang Rapat BPK RI Perwakilan Bengkulu.

Nov 10

70 Persen Desa Sudah Diaudit

CE ONLINE – Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong, menyebut bahwa hingga saat ini setidaknya sudah ada 70 persen Desa telah diaudit. Dimana jumlah desa di Kabupaten Rejang Lebong saat ini 122 Desa.

Inspektur Inspektorat RL, Zulkarnain mengatakan bahwa audit yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020.
“Secara keseluruhannya, saat ini sudah ada 70 persen Desa yang sudah dilakukan oleh Tim dari Inspektorat. Itu, terakhir dilakukan pada bulan April,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (14/9).

Menurut Zulkarnain, bahwa seharusnya pelaksanaan audit sudah selesai pada bulan April lalu. Namun karena, puncak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terjadi pada Juni dan Juli, maka sesuai kebijakan audit terpaksa dihentikan atau ditunda terlebih dahulu sampai Covid-19 di Kabupaten Rejang Lebong benar-benar membaik.
“Kita melihat itu dulu, kalau sekarang posisinya Covid-19 sudah melandai. Jika covid-19 terus menunjukkan progres yang baik, maka kalau tidak ada kendala lagi audit lanjutan akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang,” sampainya.

Lanjut Zulkarnain, bahwa pihaknya saat ini masih melakukan evaluasi terkait ada atau tidaknya temuan dilapangan saat melakukan audit. Sudah barang tentu, kata Zulkarnain jika ada temuan pasti pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).
“Belum, masih kita evaluasi. Karena memang, belum seluruh Desa di audit,” pungkasnya. (CE5)

Mei 21

kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Inspektorat. Hari Kamis 20 Mei 2021

Tim yang melaksanakan Monitoring

1. INSPEKTUR (Dr. ZULKARNAIN HARAHAP), 2. SEKRETARIS (LENY YUDRYANI, M.Si), 3. IRBAN I (ABDUL RONI, B.Sc), 4. IRBAN II (EKA JUNAINI, SH), 5. IRBAN III (ISTIANTI IDA LAKSANA, MM), 6. IRBAN IV (GUSTI MARIA, MM). 7. Dra. SRI SUGESTI, 8. SOBRI ALFIKRI, SE, 9. ARPENDI, S.Sos, 10. MUHAJIRUL ARFAN, ST. Pelaksanaan Tugas dibagi 4 Tim dengan sasaran 1. Kelurahan Timbulrejo, 2. Kelurahan Pasar Tengah, 3. Kelurahan Jalan Baru, 4. Kelurahan Talang Benih. Kegiatan yang dilakukan Pembinaan tehadap Tim Posko Ckvid-19 tingkat Kelurahan, Hasil Monitoring : 4 Kelurahan tersebut telah membentuk Tim Posko Covid-19, masyarakat telah menjalankan prosedur kesehatan kesehatan sesuai ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM) Skala Mikro.