kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Inspektorat. Hari Kamis 20 Mei 2021

Tim yang melaksanakan Monitoring

1. INSPEKTUR (Dr. ZULKARNAIN HARAHAP), 2. SEKRETARIS (LENY YUDRYANI, M.Si), 3. IRBAN I (ABDUL RONI, B.Sc), 4. IRBAN II (EKA JUNAINI, SH), 5. IRBAN III (ISTIANTI IDA LAKSANA, MM), 6. IRBAN IV (GUSTI MARIA, MM). 7. Dra. SRI SUGESTI, 8. SOBRI ALFIKRI, SE, 9. ARPENDI, S.Sos, 10. MUHAJIRUL ARFAN, ST. Pelaksanaan Tugas dibagi 4 Tim dengan sasaran 1. Kelurahan Timbulrejo, 2. Kelurahan Pasar Tengah, 3. Kelurahan Jalan Baru, 4. Kelurahan Talang Benih. Kegiatan yang dilakukan Pembinaan tehadap Tim Posko Ckvid-19 tingkat Kelurahan, Hasil Monitoring : 4 Kelurahan tersebut telah membentuk Tim Posko Covid-19, masyarakat telah menjalankan prosedur kesehatan kesehatan sesuai ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM) Skala Mikro.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong memperoleh penghargaan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Level 3 dari BPKP Provinsi Bengkulu.

Prestasi ini tak terlepas dari komitmen Pemkab Rejang Lebong di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Hijazi dalam peningkatan tata kelola pembangunan dan keuangan. Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Iskandar Novianto kepada Bupati Ahmad Hijazi disaksikan para Kepala OPD, di ruang rapat bupati Rejang Lebong, Jum’at pagi, 24 Juli 2020. Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas–tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP.Dengan prestasi tersebut menunjukkan kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Pemkab Rejang Lebong telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, dan ekonomis terhadap suatu kegiatan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong menggelar Worksop audit kinerja Dalam Rangka Kapabilitas APIP level III Dan Mempertahankan OPINI WTP Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

Inspektur Inspektorat Daerah Rejang Lebong. Workshop yang digelar disalah satu hotel tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas APIP, karena berdasarkan penilaian BPKP, masih terdapat kelemahan-kelemahan APIP dalam menjalankan perannya.

“Berdasarkan penilaian dari BPKP bahwa masih ada kelemahan dalam audit kinerja, audit kinerja inikan diawali dari penyusunan rencana berbasis resiko, dalam hal ini kita masih banyak kelemahan, sehingga Workshop ini untuk menjawab itu. Selasa (3/3/20).
Dia menjelaskan, kedepan pihaknya tidak akan lagi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kegiatan yang dilakukam OPD, melainkan pihaknya hanya akan melakukan audit terhadap program-program tertentu yang memiliki resiko tinggi.
Hasil dari Workshop itu nantinya, dilanjutkan dia akan tetap dimonitor oleh BPKP, apakah rekomendasi-rekomendasi yang diberikan diimplementasikan atau tidak.
“Sehingga nanti jika itu sudah bagus itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita melakukan audit,” imbuhnya.
Dengan Workshop yang diikuti oleh sebanyak 12 Auditor APIP, 12 Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah (P2UPD) dan seluruh pegawai Inspektorat tersebut dirinya berharap, audit kinerja kedepan menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemkab Rejang Lebong yang saat ini masih diposisi level III.
Disisi lain, Korwas Bidang Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A) BPKP Perwakilan Provinsj Bengkulu, Haryadi Sitorus yang mengisi Workshop tersbeut mengatakan, pihaknya memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kinerja APIP yang semestinya, sehingga audit kinerja yang dilakukan dapat terukur.
“Audit kinerja ini tujuannya mengukur 3E, yakni ekonomis, efisien dan efektif, ekonomis dari segi biaya, efisien dari segi input dan output dan efektif dari segi manfaat, ternyata selama ini APIP masih membahas 3E secara umum tanpa ada ukuran yang pasti,” bebernya.
Dia menambahkan, kerja Auditor memiliki resiko yang tinggi terhadap hasil kegiatan auditnya terlebih jika diserahkan ke penegak hukum, tetapi apabila pelaksanaannya dilakukan secara benar dan teratur semuanya dapat dipertanggung jawabkan.
“Untuk meningkatkan level maturitas salah satunya adalah audit kinerja yang berkualitas, selama ini sudah dilakukan namun ya sedikit ‘abu-abu’ rekomendasinya belum kearah GRC (Governance, Risk, and Control,red),” imbuhnya.
Dia menilai, saat ini SPIP Rejang Lebong sudah bisa masuk level III, hanya saja masih butuh peningkatan-peningkatan kualitas.

Inspektorat serahkan LHP APBDes Tahun 2019

 Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong (RL), Jumat (28/02/2020) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di 53 Desa di RL. Dari hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBDes 2019 itu, masih banyak dalam LPj desa yang Pertanggungjawabannya yang tidak lengkap dan tidak sah.

Kepala Inspektorat Rejang Lebong, pemeriksaan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun 2019 lalu, sudah selesai dilaksanakan pihaknya pada 53 desa. Dan hasilnya, masih banyak LPj yang tidak lengkap dan tidak sah.

“Pertanggungjawaban yang tidak lengkap ini kita minta untuk segera dilengkapi, begitu juga dengan pertanggungjawaban yang tidak sah seperti isi kwitansi, tidak ada tandatangan penerima, tidak ada tandatangan kades dan lainnya. Semua itu kita minta dilengkapi dan diperbaiki dengan waktu 60 hari sejak hari ini,

Apabila dalam waktu 60 hari yang diberikan pihak desa masih belum melengkapi dan memperbaiki yang salah. Maka pihak desa diminta mengembalikan dan ke kas desa.

“Kita rekomendasikan untuk dikembalikan ke kas desa, agar dana yang dikembalikan itu bisa dipergunakan dalam APBDes tahun berikutnya.

Meski masih banyak yang menjadi catatan dalam pemeriksaan inspektorat terkait kurang lengkapnya LPj. Namun, terdapat 4 desa yang sudah terkategori baik dan menerima apresiasi dari Inspektorat RL.

“Empat desa kami berikan penghargaan, karena pelaporannya sudah cukup baik meski masih ada beberapa catatan. Yaitu, Desa Sumber Urip, Desa Air Bening, Desa Apur, Desa Sindang Jaya

Inspektorat melakukan Sidak ke OPD,Kecamatan dan Kepuskesmas kabupaten Rejang Lebong.

Inspektorat mendadak melakukan Sidak ke sejumlah Organisasi Perngkat Daerah (OPD) saat hari pertama masuk kerja, mendapati 139 ASN tak hadir. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 23 ASN tak hadir tanpa keterangan alias bolos.sedangkan 116 ASN tak hadir ada yang izin karena skit dan ada yang sedang cuti. Namun secara persentase, tindakt kedahidran ASN Kabupaten Rejang Lebong terbilang Tinggi mencapai 95,2 persen. Data yang kita rekap sudah dikirim langsung ke kempan dan RB melalau Bagian Administrasi Ortala Setkab Rejang Lebong, terang Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Dr. H. Zulkarnain Harahap, S,Sos,MM. ditambahkan zulkarnain, terkait sanksi bagi yang tidak hadir tanpa keterangan, mereka menunggu hasil koordinasi dari Pusat, sedangkan untuk data kehadiran juga sudah disampaikan ke kementrian.”kita sesuai aturan dan perundang-undagan seerta instruksi atau edaran dari pusat.

Rejang Lebong Raih Predikat WTP

Setelah menunggu cukup lama dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten Rejang Lebong berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Penyerahan dari kepala BPK RI perwakilan Bengkulu ini diterima langsung oleh Bupati RL Dr. H.Ahmad Hijazi,SH M.Si.