angka kredit

Aulia berpendidikan S1, bertugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 2 Oktober 2007 dalam status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) T.M.T. 1 Oktober 2007. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a. Yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 mengajukan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ke Tim Penilai dengan angka kredit 100 yang diperoleh dari unsur pendidikan (ijazah S1) saja, dan apabila yang bersangkutan akan menambahkan angka kredit dari prestasi yang diperoleh dari kegiatan Pengawas Pemerintahan selama 2 tahun (2 Oktober 2007 sampai dengan 1 Oktober 2009), maka yang bersangkutan harus mengajukan DUPAK ke Tim Penilai. Jenjang jabatan yang bersangkutan akan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

Leave a comment

Ayo Raih WTP 2013

Jika Adipura merupakan penghargaan untuk audit kebersihan lingkungan, maka WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), merupakan “Adipura” untuk audit bidang keuangan dan aset, yang artinya pengelolaannya bersih dari penyimpangan.Laporan keuangan pemda yang diaudit terdiri tiga macam yakni keuangan dan aset, kepatuhan, dan sistem pengendalian intern. Karenanya untuk upaya perbaikan pengelolaan keuangan dan aset, tiap daerah harus menyusun langkah yang konkrit dan terarah.Namun harus diketahui, opini WTP bukan suatu jaminan indikator pemerintahan yang bersih dan baik. Poin yang lebih penting adalah prosesnya, karena menunjukkan tingkat kualitas birokrasi.

Baca kelanjutannya

Leave a comment

Pelantikan Pejabat Eselon di Lingkungan Pemda Rejang Lebong

Bertempat di ruang rapat gedung Pola pemdakab Rejang Lebong, hari Senin, 23/4/2012, telah dilangsungkan pelantikan beberapa pejabat eselon 2,3 dan 4 PNS di lingkungan pemdakab Rejang Lebong. Acara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Rejang Lebong, Suherman, SE, MM dan dihadiri Muspida (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), pejabat di lingkungan SKPD serta para undangan. Tidak nampak kehadiran wakil bupati.

Baca kelanjutannya

Leave a comment

Kuliah Lagi, PNS Jangan Asal Ambil Jurusan

Banyaknya PNS yang menduduki jabatan tidak sesuai pendidikannya disinyalir karena lemahnya pengawasan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Meski sulit ditampik, pengaruh kewenangan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) juga cukup besar. “BKD jangan tidur dengan persoalan ini. Kalau ada PNS yang sekolahnya tidak sesuai dengan jabatannya, jangan diusulkan ke BKN untuk diproses NIP atau SK kepangkatannya,” tegas Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho di kantornya, Senin (9/1).

Baca kelanjutannya

Leave a comment

14 Isu Pokok dalam RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

Saat ini pemerintah dan DPR sudah membawa Rancngan UU Aparatur Sipil Negara untuk dibahas di tingkat Panja DPR. Dalam rapat dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, pemerintah sudah menyepakati beberapa poin penting dalam RUU tersebut.

Baca kelanjutannya

Leave a comment