Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong menggelar Worksop audit kinerja Dalam Rangka Kapabilitas APIP level III Dan Mempertahankan OPINI WTP Dilingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

Inspektur Inspektorat Daerah Rejang Lebong. Workshop yang digelar disalah satu hotel tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas APIP, karena berdasarkan penilaian BPKP, masih terdapat kelemahan-kelemahan APIP dalam menjalankan perannya.

“Berdasarkan penilaian dari BPKP bahwa masih ada kelemahan dalam audit kinerja, audit kinerja inikan diawali dari penyusunan rencana berbasis resiko, dalam hal ini kita masih banyak kelemahan, sehingga Workshop ini untuk menjawab itu. Selasa (3/3/20).
Dia menjelaskan, kedepan pihaknya tidak akan lagi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kegiatan yang dilakukam OPD, melainkan pihaknya hanya akan melakukan audit terhadap program-program tertentu yang memiliki resiko tinggi.
Hasil dari Workshop itu nantinya, dilanjutkan dia akan tetap dimonitor oleh BPKP, apakah rekomendasi-rekomendasi yang diberikan diimplementasikan atau tidak.
“Sehingga nanti jika itu sudah bagus itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kita melakukan audit,” imbuhnya.
Dengan Workshop yang diikuti oleh sebanyak 12 Auditor APIP, 12 Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah (P2UPD) dan seluruh pegawai Inspektorat tersebut dirinya berharap, audit kinerja kedepan menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemkab Rejang Lebong yang saat ini masih diposisi level III.
Disisi lain, Korwas Bidang Program Pelaporan dan Pembinaan APIP (P3A) BPKP Perwakilan Provinsj Bengkulu, Haryadi Sitorus yang mengisi Workshop tersbeut mengatakan, pihaknya memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait kinerja APIP yang semestinya, sehingga audit kinerja yang dilakukan dapat terukur.
“Audit kinerja ini tujuannya mengukur 3E, yakni ekonomis, efisien dan efektif, ekonomis dari segi biaya, efisien dari segi input dan output dan efektif dari segi manfaat, ternyata selama ini APIP masih membahas 3E secara umum tanpa ada ukuran yang pasti,” bebernya.
Dia menambahkan, kerja Auditor memiliki resiko yang tinggi terhadap hasil kegiatan auditnya terlebih jika diserahkan ke penegak hukum, tetapi apabila pelaksanaannya dilakukan secara benar dan teratur semuanya dapat dipertanggung jawabkan.
“Untuk meningkatkan level maturitas salah satunya adalah audit kinerja yang berkualitas, selama ini sudah dilakukan namun ya sedikit ‘abu-abu’ rekomendasinya belum kearah GRC (Governance, Risk, and Control,red),” imbuhnya.
Dia menilai, saat ini SPIP Rejang Lebong sudah bisa masuk level III, hanya saja masih butuh peningkatan-peningkatan kualitas.

Inspektorat serahkan LHP APBDes Tahun 2019

 Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong (RL), Jumat (28/02/2020) telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di 53 Desa di RL. Dari hasil pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBDes 2019 itu, masih banyak dalam LPj desa yang Pertanggungjawabannya yang tidak lengkap dan tidak sah.

Kepala Inspektorat Rejang Lebong, pemeriksaan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tahun 2019 lalu, sudah selesai dilaksanakan pihaknya pada 53 desa. Dan hasilnya, masih banyak LPj yang tidak lengkap dan tidak sah.

“Pertanggungjawaban yang tidak lengkap ini kita minta untuk segera dilengkapi, begitu juga dengan pertanggungjawaban yang tidak sah seperti isi kwitansi, tidak ada tandatangan penerima, tidak ada tandatangan kades dan lainnya. Semua itu kita minta dilengkapi dan diperbaiki dengan waktu 60 hari sejak hari ini,

Apabila dalam waktu 60 hari yang diberikan pihak desa masih belum melengkapi dan memperbaiki yang salah. Maka pihak desa diminta mengembalikan dan ke kas desa.

“Kita rekomendasikan untuk dikembalikan ke kas desa, agar dana yang dikembalikan itu bisa dipergunakan dalam APBDes tahun berikutnya.

Meski masih banyak yang menjadi catatan dalam pemeriksaan inspektorat terkait kurang lengkapnya LPj. Namun, terdapat 4 desa yang sudah terkategori baik dan menerima apresiasi dari Inspektorat RL.

“Empat desa kami berikan penghargaan, karena pelaporannya sudah cukup baik meski masih ada beberapa catatan. Yaitu, Desa Sumber Urip, Desa Air Bening, Desa Apur, Desa Sindang Jaya

Inspektorat melakukan Sidak ke OPD,Kecamatan dan Kepuskesmas kabupaten Rejang Lebong.

Inspektorat mendadak melakukan Sidak ke sejumlah Organisasi Perngkat Daerah (OPD) saat hari pertama masuk kerja, mendapati 139 ASN tak hadir. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 23 ASN tak hadir tanpa keterangan alias bolos.sedangkan 116 ASN tak hadir ada yang izin karena skit dan ada yang sedang cuti. Namun secara persentase, tindakt kedahidran ASN Kabupaten Rejang Lebong terbilang Tinggi mencapai 95,2 persen. Data yang kita rekap sudah dikirim langsung ke kempan dan RB melalau Bagian Administrasi Ortala Setkab Rejang Lebong, terang Inspektur Kabupaten Rejang Lebong Dr. H. Zulkarnain Harahap, S,Sos,MM. ditambahkan zulkarnain, terkait sanksi bagi yang tidak hadir tanpa keterangan, mereka menunggu hasil koordinasi dari Pusat, sedangkan untuk data kehadiran juga sudah disampaikan ke kementrian.”kita sesuai aturan dan perundang-undagan seerta instruksi atau edaran dari pusat.

Rejang Lebong Raih Predikat WTP

Setelah menunggu cukup lama dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten Rejang Lebong berhasil mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Penyerahan dari kepala BPK RI perwakilan Bengkulu ini diterima langsung oleh Bupati RL Dr. H.Ahmad Hijazi,SH M.Si.

Evaluasi APBDes, DD dan ADD

Evaluasi APBDes DD dan ADD

Rejang Lebong RI, Guna meminimalisir adanya penyelewangan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong melakukan evaluasi serta pemeriksaan di Desa Desa yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya Kamis, (6/12/2018).
Pemeriksaan tersebut dilakukan di Desa Cahaya Negri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong.

Kegiatan evaluasi sekaligus memonitoring tersebut di hadiri Kepala Desa Cahaya Negri Bapak Rizal, beserta perangkat-perangkat desa, dan perwakilan dari kecamatan, serta seluru pendamping desa cahaya negeri, konsultan dan pengawas dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong yang diwakili oleh Ibu Yanti dan bersama tim nya.

Read more

Cek Fisik dan Administrasi di Desa Air Dingin

 
Rejang Lebong RISesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Inspektorat Daerah berkewajiban untuk memeriksa dan mengawasi penggunaan Dana Desa. Dalam menjalankan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong, Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan agenda pemeriksaan rutin ke desa-desa, tak terkecuali di wilayah Kecamatan Sindang Kamis  (3/12/2018), Desa Air Dingin mendapat giliran ke dua  dikunjungi oleh Tim Pemeriksa dari Inspektorat. Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong diterima oleh Kepala Desa beserta seluruh Perangkat Desa, pendamping dari Kecamatan, dan Babinkamtibmas.

 

 
Kunjungan tim Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong  di Desa Air Dingin Kecamatan Sindang Kelingi, untuk melakukan pengecekan fisik dan  ketertiban administrasi keuangandesa, monitoring ini merupakan salah satu langkah dalam mengantisipasi ketidaktertiban pemerintah desa dalam mengelola administrasi keuangan desa (adminkeudes). Dengan adanya monitoring dan pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten, baik pemeriksaan administrasi maupun pemeriksaan fisik yang dibangun dari ADD dan DD kedepannya semoga Desa Air Dingin bisa menjadi lebih baik lagi. Tegas Ibu Yanti
 
 
Sementara itu, Kepala Desa Air Dingin, Bapak Surahmat menyampaikan pemeriksaan berlangsung aman dan lancar,  hanya ada kendala sedikit kerusakan di fisik dan akan secepatnya di perbaiki. Lebih lanjut beliau  mengatakan, bahwa Desa Air Dingin sudah mempersiapkan laporan dengan baik, karena itu Pemerintah Desa Air Dingin merasa selalu siap dan tidak takut dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

Read more